<![CDATA[Kontroversi pendaftaran lambang Garuda Pancasila pada jersey Timnas Indonesia sebagai merek yang dimohonkan oleh Muhammad Sadad (Erspo) dan PSSI, membuat penulis ingin membahas dua masalah: 1) kewenangan PSSI sebagai perwakilan pemerintah dalam mengizinkan pendaftaran merek tersebut pada Erspo dan 2) bagaimana heraldic point of view sebagai cara menilai penggunaan lambang Negara sebagai merek (studi komparasi dengan Amerika Serikat)?. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun dari hasil analisa dapat disampaikan bahwa pertama, PSSI bukanlah pihak yang berwenang mewakili negara. Hal ini dikarenakan PSSI adalah badan hukum privat. Secara pelaksanaan tugas negara di bidang keolahragaan, maka yang berwenang mengizinkan pendaftaran adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga atau dapat diwakilkan pada Komite Olahraga Nasional Indonesia. Kedua, Indonesia perlu mulai mempertimbangkan penggunaan heraldic point of view untuk menilai prosentase kemiripan lambang negara yang hendak didaftarkan sebagai merek. Bahwa Amerika Serikat dalam pelaksanaan heraldic pada lambang negara yang hendak dijadikan merek, Amerika Serikat menetapkan syarat bahwa lambang negara yang didaftarkan sebagai merek tersebut tidak boleh utuh atau harus diubah dengan tingkat sedemikian rupa yang membuat masyarakat dapat membedakan bahwa merek tersebut tidak terafiliasi resmi dengan negara.]]>
Copyrights © 2026
