<![CDATA[Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pengangkatan tenaga kesehatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di UPTD Puskesmas Pengaringan. Kebijakan PPPK yang lahir melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan regulasi turunannya menjadi harapan baru bagi tenaga honorer ang selama ini tidak mendapatkan kepastian penghasilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam kepada informan kunci di UPTD Puskesmas Pengaringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum pengangkatan PPPK, terdapat 34 tenaga honorer yang terbagi dalam kategori PTT, TKS, Magang, dan PNS, di mana sebagian besar tidak menerima penghasilan tetap sama sekali. Pasca pengangkatan PPPK, tenaga kesehatan honorer kini memperoleh gaji berkisar antara Rp3.200.000 hingga Rp3.700.000 per bulan beserta tunjangan keluarga. Namun, implementasi kebijakan ini masih menyisakan sejumlah persoalan, di antaranya: status kontrak selama 5 tahun tanpa jaminan hari tua, ketidakpastian perpanjangan kontrak, serta kesenjangan persepsi antara PNS dan PPPK. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih komprehensif mengenai perpanjangan kontrak PPPK guna menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.]]>
Copyrights © 2026
