<![CDATA[Penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di pengadilan diatur secara wajib berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Namun, dalam praktiknya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Bengkulu masih sangat rendah, yakni hanya 5 perkara yang berhasil dari total 248 perkara yang dimediasi selama kurun waktu 2021–2025. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara tujuan normatif mediasi dengan realitas di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu serta menganalisis efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim mediator, panitera muda hukum, pihak penggugat, dan pihak tergugat yang perkaranya telah selesai dimediasi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi telah dilakukan sesuai prosedur PERMA Nomor 1 Tahun 2016 melalui tiga tahap: pra mediasi, pelaksanaan mediasi, dan pasca mediasi. Meskipun demikian, efektivitas mediasi belum optimal karena dipengaruhi oleh kurangnya itikad baik para pihak, tingginya ego dan emosi, serta anggapan bahwa mediasi hanya sebagai formalitas prosedural. Keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kompetensi mediator dalam membangun komunikasi yang konstruktif, menjaga netralitas, dan menciptakan suasana yang kondusif selama proses berlangsung.]]>
Copyrights © 2026
