<![CDATA[Sekolah idealnya menjadi ruang paling aman kedua bagi anak setelah keluarga, namun data empiris memperlihatkan realitas yang jauh dari ideal. Berdasarkan data gabungan KPAI dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), pada tahun 2023 tercatat 285 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, dan angkanya melonjak menjadi 573 kasus pada 2024 naik lebih dari dua kali lipat, dengan 31 persen di antaranya berkaitan dengan perundungan (Pusiknas Polri, 2025). Artikel ini mengkaji secara kritis peran penegakan hukum dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan analisis kritis-sosiologis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan jurnal-jurnal akademis terindeks. Pembahasan mencakup tiga pokok persoalan utama: pertama, kerangka normatif perlindungan anak di satuan pendidikan, khususnya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023; kedua, faktor-faktor struktural yang menghambat efektivitas penegakan hukum; dan ketiga, model penegakan hukum yang responsif dan humanis sebagai alternatif solusi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada sudah relatif komprehensif, efektivitasnya masih sangat lemah akibat rendahnya kapasitas institusi sekolah dalam menjalankan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), absennya mekanisme sanksi administratif yang tegas, budaya normalisasi kekerasan yang mengakar, serta rendahnya kesadaran hukum di semua lapisan warga satuan pendidikan. Artikel ini berargumen bahwa penegakan hukum yang efektif tidak cukup bertumpu pada pendekatan represif-punitif semata, melainkan harus diintegrasikan dengan pendekatan restoratif, preventif berbasis pendidikan karakter, dan partisipatif yang melibatkan seluruh ekosistem satuan pendidikan. Reformasi kelembagaan, penguatan kesadaran hukum, dan transformasi budaya sekolah secara fundamental menjadi tiga pilar utama yang harus dibangun secara simultan.]]>
Copyrights © 2026
