<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Tangerang Selatan, dengan fokus pada wilayah Kecamatan Serpong. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang terdiri dari empat indikator, yaitu: a) komunikasi; b) sumber daya; c) disposisi; dan d) struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Komunikasi, penyampaian informasi terkait kebijakan telah dilakukan melalui media sosial, surat resmi, dan papan pengumuman, namun masih belum efektif karena sebagian pedagang belum memahami isi kebijakan secara menyeluruh; 2) Sumber daya, jumlah personel Satpol PP, sarana prasarana, serta dukungan dari Dinas Koperasi masih terbatas sehingga belum tersedia solusi berkelanjutan bagi PKL; 3) Disposisi, Satpol PP menunjukkan sikap persuasif dan humanis, namun pengawasan pasca penertiban belum konsisten; 4) Struktur birokrasi, SOP telah ada namun belum final, serta koordinasi antarinstansi masih belum optimal karena perbedaan persepsi dan belum adanya prosedur teknis yang siap dari beberapa dinas terkait]]>
Copyrights © 2026
