Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XXII/2024, tanggal 26 Juni 2025, terkait Pemisahan Waktu Pelaksanaan antara Pemilihan Umum Nasional dengan Daerah

Mukammal Mukammal (Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri)
Mochammad Rafli Bagus Pratama (Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri)
Wistyo Dwi Setiawan (Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri)
Putri Wahyuning Ratri (Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri)

Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara
Vol 5 No 1 (2026)

Pemohon sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK)  Nomor: 135/PUU-XXII/2024, tanggal 26 Juni 2025, memohon kepada MK untuk memberikan penafsiran konstitusional terkait waktu pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah. Anotasi ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya, putusan MK menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan merumuskan: pelaksaanaan pemilu nasional dan daerah harus dilaksanakan pada waktu tertentu, sehingga menyebabkan adanya  norma baru. MK, dalam putusan tersebut, bertindak sebagai positive legislator, yang sesungguhnya merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang, sehingga MK melampaui kewenangannya.