<![CDATA[Pembangunan desa kelautan dan perikanan di Indonesia telah menunjukkan capaian signifikan dalam peningkatan produksi, sarana prasarana, dan jumlah kelompok usaha, namun keberlanjutan program masih rapuh karena lemahnya kemandirian masyarakat. Banyak program berhenti setelah pemberian bantuan dan pelaksanaan pendampingan awal, tanpa memastikan kekuatan aksi kolektif masyarakat pasca intervensi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan desa kelautan dan perikanan belum sepenuhnya memperhatikan keadaan sosial yang memungkinkan masyarakat memahami persoalan bersama, membangun kepercayaan, dan menyepakati tindakan kolektif. Policy brief ini menegaskan bahwa dialog komunitas yang deliberative, siklikal dan iteratif merupakan kunci pembangunan yang krusial, namun selama ini masih terpinggirkan. Temuan empiris menunjukkan bahwa intensitas dialog komunitas dan kekuatan modal sosial berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan aksi kolektif, efektivitas kelembagaan kelompok, serta dampak ekonomi dan sosial program. Dialog yang bersifat formalistik dan administratif cenderung melahirkan partisipasi semu dan melemahkan kepercayaan antaraktor. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan desa kelautan dan perikanan perlu menempatkan komunikasi partisipatif, penguatan dialog komunitas, dan pengelolaan modal sosial sebagai komponen inti dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program.]]>
Copyrights © 2026
