<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria ponsel black market yang beredar di Indonesia dan menganlisis bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas pejualan ponsel black market. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menujukkan bahwa black market merupakan Tindakan penyelundupan yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, sehingga barang black market seperti halnya ponsel tidak disertai dokumen atau informasi yang jelas yang berpotensi merugikan konsumen, hal ini berbanding terbalik dengan kriteria ponsel yang resmi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), berperan penting sekaligus menjadi landasan hukum dalam mengatasi masalah yang muncul pada perdagangan ponsel black market, bentuk tanggung jawab produsen yang seharusnya diberikan terhadap konsumen yakni dengan pengembalian barang atas kerugian yang dialami konsumen.]]>
Copyrights © 2026
