<![CDATA[This study aims to analyze the foundational reasoning behind the fatwa on misyar marriage in Saudi Arabia and to assess its relevance and potential application within the context of Islamic family law in Indonesia. The research employs an ushul fiqh approach through three analytical stages: takhrīj al-manāṭ, tanqīḥ al-manāṭ, and taḥqīq al-manāṭ. It adopts a normative-qualitative method, utilizing primary sources such as Saudi fatwas, as well as contemporary fiqh literature and related academic studies. The findings indicate that the permissibility of misyar marriage in Saudi fatwas is grounded on three main ‘illats: the fulfillment of the essential pillars and conditions of marriage, the permissibility of voluntarily waiving certain marital rights (tanāzul al-ḥuqūq), and the presence of specific social needs (ḥājah). However, through the process of taḥqīq al-manāṭ, it is found that these ‘illats are not fully applicable within the Indonesian context. Differences in legal systems, social structures, and the lack of adequate legal protection for women and children render the practice of misyar marriage more likely to produce harm (mafsadah) than benefit (maṣlaḥah). Therefore, although misyar marriage may be considered valid from a fiqh perspective, its application in Indonesia lacks strong socio-legal justification. This study underscores the importance of a contextual approach in applying fatwas across different jurisdictions, as well as the necessity of considering the objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarī‘ah), particularly in protecting the rights of women and children within Islamic family law. Abstrak Nikah misyar merupakan salah satu fenomena fikih kontemporer yang memunculkan perdebatan tidak hanya pada aspek keabsahan akad, tetapi juga pada kesesuaian dengan maqāṣid al-nikāḥ dan implikasi sosialnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar-dasar fatwa nikah misyar di Arab Saudi melalui pendekatan takhrīj al-manāṭ, menyaring ‘illat hukumnya melalui tanqīh al-manāṭ, serta menguji relevansinya dalam konteks Indonesia melalui taḥqīq al-manāṭ. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-kualitatif dengan pendekatan ushul fikih, berbasis pada studi literatur terhadap fatwa ulama Saudi dan kajian akademik kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama yang membolehkan nikah misyar mendasarkan hukum pada terpenuhinya rukun dan syarat akad, kebolehan pelepasan sebagian hak istri, serta adanya kebutuhan sosial tertentu. Sebaliknya, ulama yang menolak menitikberatkan pada ketidaksesuaian dengan maqāṣid al-nikāḥ, rusaknya muqtadha al-‘aqd, dan potensi mafsadah. Melalui proses tanqīh al-manāṭ, ditemukan bahwa perbedaan tersebut berakar pada perbedaan penentuan ‘illat inti antara pendekatan formal-struktural dan substantif-teleologis. Sementara itu, melalui taḥqīq al-manāṭ, penelitian ini menegaskan bahwa ‘illat kebolehan nikah misyar di Arab Saudi tidak sepenuhnya relevan dalam konteks Indonesia, terutama karena perbedaan sistem hukum, struktur sosial, serta tingkat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, meskipun nikah misyar dapat dinilai sah secara fikih, penerapannya di Indonesia berpotensi menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada maslahat. Oleh karena itu, fatwa kebolehannya tidak dapat diadopsi secara langsung, melainkan harus diposisikan sebagai pengecualian yang bersifat kontekstual. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan taḥqīq al-manāṭ dalam memastikan relevansi fatwa lintas konteks, sekaligus memperkuat integrasi antara metodologi ushul fikih dan realitas sosial dalam pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer.]]>
Copyrights © 2026
