<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pelaksanaan pelestarian koleksi digital melalui mekanisme pengarsipan situs web oleh perpustakaan di Indonesia serta mengevaluasi potensi erosi hak moral pencipta yang timbul akibat proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam memberikan mandat bagi perpustakaan untuk melestarikan karya digital, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur prosedur pengarsipan situs web yang bersifat dinamis. Hal ini menimbulkan tantangan serius terhadap hak moral pencipta, khususnya hak integritas dan hak atribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kesimpulannya, terdapat ketidakpastian hukum yang signifikan karena adanya benturan kepentingan antara fungsi pelestarian informasi publik sebagai memori kolektif bangsa dengan perlindungan hak pribadi pencipta yang melekat secara abadi. Diperlukan sinkronisasi regulasi dan penguatan instrumen teknologi autentikasi untuk menjamin kepastian hukum bagi lembaga perpustakaan.]]>
Copyrights © 2026
