<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rencana percepatan bagi UMKM syariah dengan memanfaatkan teknologi digital dan inklusi keuangan berdasar informasi terbaru dari lembaga pemerintah. Metode yang diterapkan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan menyelidiki dokumen dari laporan OJK, BPS, dan Bank Indonesia untuk periode 2024-2025. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya masalah struktural yang ditunjukkan oleh rendahnya jumlah kepemilikan NIB yang hanya mencapai 1,22% dan laporan keuangan resmi yang hanya 3,51%. Ada juga perbedaan besar sekitar 30,01% antara tingkat pemahaman keuangan syariah yang mencapai 43,42% dengan akses keuangan syariah yang hanya 13,41%. Perubahan digital seperti QRIS, fintech syariah, dan alat filantropi (CWLS) telah terbukti menjadi pendorong untuk meningkatkan efisiensi dalam operasi dan keterbukaan. Sebagai kesimpulan, percepatan UMKM membutuhkan kerjasama antara penguatan legalitas, kemampuan digital, dan penyelarasan peraturan yang sesuai dengan prinsip Maqashid Sharia untuk menutupi kekurangan dalam inklusi. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi UMKM di masa perubahan digital.]]>
Copyrights © 2026
