<![CDATA[Reformasi regulasi ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 membawa implikasi signifikan terhadap pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), khususnya kewajiban pemberian kompensasi kepada pekerja dalam praktik hubungan kerja alih daya (outsourcing). Penelitian ini menganalisis dampak perubahan regulasi tersebut dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan memperkuat perlindungan pekerja dalam hubungan kerja yang bersifat temporer, implementasinya menimbulkan dilema struktural bagi perusahaan alih daya yang wajib memenuhi kompensasi PKWT yang bersifat mandatory, sementara secara ekonomi bergantung pada nilai kontrak yang ditetapkan oleh perusahaan pengguna jasa. Kondisi ini menimbulkan konflik antara kepatuhan hukum dan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara rezim ketenagakerjaan dan rezim pengadaan barang/jasa, serta penguatan pengawasan negara terhadap perusahaan pengguna jasa, guna menjamin perlindungan tenaga kerja yang adil dan proporsional dalam hubungan kerja multipihak]]>
Copyrights © 2026
