<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bekasi dalam penanganan rumah tidak layak huni dilihat dari indikator Collaborative governance menurut Ansell & Gash (2007). Manfaatnya memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi tentang model pemerintah daerah yang responsif dalam menangani rumah tidak layak huni, menyediakan saran kebijakan agar pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam penanganan tersebut, Metode penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bekasi terimplementasi dengan baik, menghasilkan outcomes yang signifikan dalam peningkatan kualitas hunian. Berdasarkan hasil analisis terhadap 4 dimensi menunjukkan adanya berbagai upaya kolaborasi dalam penanganan masalah rumah tidak layak huni. Meskipun demikian, perlu penyempurnaan SOP dan mekanisme koordinasi untuk meningkatkan efisiensi implementasi, perlunya pelatihan berkelanjutan untuk aparat pelaksana dan strengthening kapasitas masyarakat dalam gotong royong, diversifikasi partnership atau ekspansi kerjasama dengan lebih banyak sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil untuk keberlanjutan program dan membuat sistem evalusi dan monitoring yang terintegrasi dan lebih komprehensif untuk mengukur dampak jangka panjang.]]>
Copyrights © 2026
