Konsekuensi Hukum Atas Pemalsuan Dokumen Dalam Rangka Memperoleh Jabatan Publik

Muslim Muslim (Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia)
Akhmad Safik (Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia)

Binamulia Hukum
Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum

Pemalsuan dokumen dalam proses seleksi jabatan publik merupakan pelanggaran hukum yang merusak integritas birokrasi, menimbulkan kerugian negara, dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn yang menyatakan Margaretha Octavia Gultom terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalui penggunaan ijazah dan transkrip nilai palsu dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018. Penelitian bertujuan mengkaji penerapan hukum oleh majelis hakim, khususnya penggunaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibandingkan dengan ketentuan pemalsuan dokumen dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta menilai pemenuhan unsur tindak pidana dan kelemahan putusan berdasarkan teori hukum pidana dan prinsip proporsionalitas. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dokumen palsu untuk memperoleh jabatan publik dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan KUHP mengenai pemalsuan dokumen. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem verifikasi dokumen dan peningkatan sinergi antarlembaga guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa.