PENYESUAN KETENTUAN PIDANA SETELAH PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Djakaria Lahay (Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo)

Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial
Vol. 4 No. 1 (2026)

ibi societes ibi ius adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam masyarakat Pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) menandai perubahan paradigma penting dalam sistem peradilan pidana Pembaharuan hukum pidana di Indonesia menjadi sorotan utama dalam konteks dinamika perubahan sosial dan politik yang terus berkembang sehingga perlu diadakan kajian untuk melihat peralihan dari hukum yang lama kepada hukum pidana yang baru melalui penelitian hukum normatif dengan hasil bahwa pembaharuan hukum pidana haruslah dilakukan agar dapat mengakomodir perkembangan masyaraat dengan tugas haruslah tetap berusha menyesuaikan atau melakukan konversi terhadap hukum pidana.