<![CDATA[Penegakan hukum pemilihan merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga integritas demokrasi elektoral. Dalam praktiknya, efektivitas penanganan dugaan pelanggaran tidak hanya ditentukan oleh substansi peristiwa yang dilaporkan, tetapi juga oleh keterpenuhan syarat formil dan materiil dalam mekanisme hukum acara pemilihan. Artikel ini menganalisis penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan metode normatif-empiris berbasis data penanganan pelanggaran Bawaslu. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis mengenai paradoks pembuktian di wilayah berciri kepulauan, yakni situasi ketika partisipasi dan kesadaran pengawasan masyarakat berhadapan dengan ketatnya persyaratan prosedural dan pembuktian awal dalam penanganan pelanggaran pemilihan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tuntutan pemenuhan syarat formil-materiil, khususnya terkait kecukupan bukti awal dan orisinalitas alat bukti, mempengaruhi keberlanjutan sejumlah laporan masyarakat ke tahap penanganan formal. Dalam konteks wilayah kepulauan, kondisi tersebut beririsan dengan tantangan geografis, administratif, dan aksesibilitas pelaporan. Kontribusi ilmiah artikel ini adalah menawarkan gagasan pembuktian progresif-kondisional (conditional progressive evidence) sebagai model pembuktian yang menempatkan pemenuhan bukti secara bertahap dan kontekstual, tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan kepastian hukum, guna memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan elektoral yang substantif.]]>
Copyrights © 2026
