<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum Indonesia dalam menangani praktik korupsi pada pengadaan barang dan jasa. Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi kasus (case approach). Mengambil studi kasus yang megakorupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) pada tahun 2011-2013 oleh Kementerian Dalam Negeri. Kasus ini menjadi salah satu skandal terbesar di Indonesia dengan kerugian negara sekitar Rp2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun, serta menyeret sejumlah pejabat tinggi, termasuk mantan Ketua DPR RI Setya Novanto yang divonis 15 tahun penjara. Kajian menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum, seperti UU Tipikor, telah tersedia, praktik korupsi masih terjadi akibat lemahnya pengawasan internal, persekongkolan tender, dan rendahnya integritas aparatur. Studi ini menegaskan bahwa penguatan politik hukum pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa perlu diarahkan pada transparansi berbasis digital, optimalisasi lembaga pengawas independen, serta konsistensi penegakan hukum tanpa diskriminasi]]>
Copyrights © 2026
