<![CDATA[Penelitian ini membahas dinamika politisasi birokrasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran peran birokrasi dari pelayan publik menjadi instrumen kepentingan politik. Permasalahan ini muncul akibat relasi yang kompleks antara birokrasi, kekuasaan politik, dan kepentingan lainnya yang terus berkembang, terutama dalam konteks desentralisasi dan kontestasi elektoral di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk politisasi birokrasi, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya, serta mengevaluasi upaya reformasi birokrasi dalam mendorong netralitas aparatur sipil negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur sistematis dan analisis deskriptif untuk memahami fenomena secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politisasi birokrasi masih berlangsung secara adaptif melalui praktik patronase, tekanan kekuasaan, dan jaringan kepentingan, meskipun berbagai kebijakan reformasi telah diterapkan. Selain itu, penerapan sistem merit dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya efektif karena adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan serta pengaruh budaya organisasi yang masih kuat. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menawarkan pemahaman yang lebih integratif mengenai politisasi birokrasi serta rekomendasi strategis untuk memperkuat profesionalisme dan netralitas aparatur dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.]]>
Copyrights © 2026
