<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua, khususnya pada aspek efektivitas pengelolaan, proses perencanaan, mekanisme pengawasan, serta strategi pengelolaan keuangan yang digunakan oleh penyelenggara pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Rencana Anggaran Biaya (RAB), laporan realisasi anggaran, serta laporan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta didukung analisis rasio efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah Pilkada di Provinsi Papua belum sepenuhnya optimal. Rasio efektivitas pengelolaan dana hibah mencapai 69,1%, sehingga berada pada kategori kurang efektif. Kondisi ini disebabkan oleh belum maksimalnya realisasi anggaran, adanya penyesuaian kegiatan akibat dinamika tahapan Pilkada, keterbatasan kapasitas administrasi, kendala geografis, serta kebutuhan penguatan pengawasan dan pertanggungjawaban. Proses perencanaan telah dilakukan melalui mekanisme formal, mulai dari penyusunan kebutuhan, pembahasan anggaran, hingga penetapan NPHD. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan koordinasi, monitoring, dan sistem pelaporan. Strategi yang diperlukan meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pengendalian internal, digitalisasi pelaporan, serta pengawasan berlapis agar pengelolaan dana hibah Pilkada lebih efektif, transparan, dan akuntabel.]]>
Copyrights © 2026
