<![CDATA[Kebijakan remunerasi merupakan salah satu instrumen reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) melalui sistem penghargaan berbasis kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan remunerasi diterapkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja pegawai negeri sipil di Kota Palangka Raya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya. Informan penelitian terdiri dari pejabat struktural, pegawai pelaksana, serta pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang terlibat dalam penerapan sistem remunerasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan remunerasi berpengaruh positif terhadap peningkatan kedisiplinan, tanggung jawab, dan produktivitas kerja pegawai. Namun, masih ditemukan tantangan dalam aspek transparansi, persepsi keadilan, dan pemahaman terhadap indikator penilaian kinerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas remunerasi tidak hanya bergantung pada besaran imbalan finansial, tetapi juga pada kejelasan sistem penilaian, keadilan organisasi, dan budaya kerja yang mendukung profesionalisme ASN.]]>
Copyrights © 2026
