<![CDATA[Penelitian ini mengkaji penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam penentuan pertanggungjawaban hukum direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, khususnya terkait perkara tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan negara. Fokus penelitian terletak pada batas hukum antara risiko bisnis yang sah dengan pertanggungjawaban pidana dalam pengambilan keputusan korporasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis terhadap berbagai peraturan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan mengenai pengelolaan BUMN dan tanggung jawab direksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan BJR di Indonesia masih belum konsisten akibat tumpang tindih antara rezim hukum perseroan dan hukum keuangan negara. Dalam praktiknya, kerugian bisnis pada BUMN sering kali langsung dikualifikasikan sebagai kerugian negara sehingga menimbulkan kriminalisasi terhadap direksi meskipun keputusan bisnis telah diambil dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian. Beberapa perkara seperti Karen Agustiawan, Hotasi Nababan, Jiwasraya, dan Asabri menunjukkan belum adanya parameter hukum yang seragam dalam menilai pertanggungjawaban direksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya hanya didasarkan pada timbulnya kerugian keuangan, melainkan harus dibuktikan adanya itikad buruk, penyalahgunaan wewenang, penipuan, atau benturan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan konsistensi yurisprudensi mengenai BJR guna menjamin kepastian hukum dan melindungi pengambilan keputusan bisnis yang profesional dalam tata kelola BUMN. ]]>
Copyrights © 2026
