<![CDATA[Perkembangan teknologi digital membuat informasi yang pernah dipublikasikan di internet dapat tersimpan dan diakses dalam waktu yang sangat lama. Kondisi ini menjadi persoalan bagi mantan narapidana yang telah menjalani dan menyelesaikan masa hukumannya, tetapi masih harus menghadapi stigma sosial akibat riwayat pidananya yang terus muncul di berbagai platform digital. Akibatnya, proses reintegrasi sosial sering kali terhambat, terutama dalam memperoleh pekerjaan, membangun relasi sosial, dan menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum, mekanisme pengajuan, serta batasan penerapan right to be forgotten sebagai upaya mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial mantan narapidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa right to be forgotten telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Namun, pengaturannya masih bersifat umum dan belum didukung oleh mekanisme prosedural yang jelas. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, terutama terkait kriteria informasi yang dapat dihapus atau dibatasi aksesnya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif agar right to be forgotten dapat diterapkan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kepentingan publik, perlindungan hak asasi manusia, dan tujuan rehabilitasi dalam sistem pemidanaan. Dengan demikian, right to be forgotten tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan data pribadi, tetapi juga sebagai instrumen keadilan restoratif yang mendukung pemulihan martabat mantan narapidana di era digital.]]>
Copyrights © 2026
