<![CDATA[Reklamasi sebagai kebijakan pembangunan pesisir berada dalam kerangka pengaturan yang melibatkan berbagai regulasi sektoral yang melibatkan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Kondisi ini sering menimbulkan disharmonisasi norma dan tumpang tindih kewenangan, sehingga berdampak pada kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menganalisis bentuk dan implikasi inkonsistensi regulasi dalam penyelenggaraan reklamasi PIK 2. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang terpecah-pecah dan bersifat sektoral menyebabkan konstruksi kewenangan pemerintahan menjadi kabur. Hal ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam perizinan, pengawasan, dan pengendalian reklamasi, serta melemahkan kepastian hukum dan akuntabilitas administrasi pemerintahan. Kondisi ini juga berpotensi bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa rekomendasi harmonisasi regulasi, evaluasi norma yang saling bertentangan, dan simplifikasi pengaturan untuk memperjelas pembagian kewenangan, memperkuat konsistensi kebijakan reklamasi, serta mendorong penerapan prinsip good governance.]]>
Copyrights © 2026
