Mengapa Polri Harus Tetap Berada di Bawah Presiden: Sebuah Tinjauan Normatif, Komparatif, dan Kontekstual

Bakharuddin Muhammad Syah (Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian)

Jurnal Sosial dan Teknologi
Vol. 6 No. 6 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi

Penelitian ini membahas perbandingan model tata kelola kepolisian di berbagai negara serta implikasinya terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam sistem ketatanegaraan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari perdebatan akademik dan kebijakan mengenai efektivitas model komando kepolisian, khususnya antara penempatan langsung di bawah Presiden atau melalui kementerian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis model tata kelola kepolisian secara normatif, komparatif, dan kontekstual guna menilai relevansi posisi Polri di bawah Presiden. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif melalui studi literatur dari berbagai negara. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sebagian besar negara menempatkan kepolisian dalam struktur eksekutif dengan variasi tingkat sentralisasi, namun model komando langsung Presiden tetap digunakan di beberapa negara seperti Indonesia, Thailand, dan Filipina. Selain itu, model tersebut dinilai memperkuat akuntabilitas dan koordinasi dalam kondisi negara kepulauan dengan kompleksitas tinggi. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa penempatan Polri di bawah Presiden masih relevan secara normatif, empiris, dan kontekstual, serta mendukung efektivitas tata kelola keamanan nasional.