<![CDATA[Keterlibatan masyarakat desa dalam hal partisipasi diwujudkan dengan keterlibatan masyarakat lewat kegiatan yang disebut Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) yang diadakan pemerintahan desa untuk menentukan rencana program kerja, melalui program kerja desa. Hasil musrenbangdes tersebut nantinya akan dijadikan sebagai kebijakan yang diterapkan pemerintahan desa melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada bab I pada poin ke 8 juga disebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dari penjelasan diatas, penulis menilai bahwasanya diperlukan upaya yang maksimum dan berkelanjutan agar tujuan-tujan dari pemberdayaan dapat tercapai secara menyeluruh serta membutuhkan kajian secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa tidak mengeluarkan kebijakan khusus sebagai respons terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah desa hanya melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tanpa adanya program atau inovasi kebijakan yang secara khusus ditujukan untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat desa. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam menghadapi dampak kenaikan harga BBM masih perlu ditingkatkan, baik melalui penyusunan kebijakan yang lebih responsif maupun melalui optimalisasi program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan program-program yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
