<![CDATA[Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia, di mana pidana mati reposisinya bergeser dari pidana pokok utama menjadi pidana khusus yang disertai dengan mekanisme masa percobaan selama 10 tahun. Kebijakan ini dibentuk sebagai jalan tengah (the middle way) antara kelompok abolisionis dan retentionis. Namun, formulasi norma ini menyisakan celah hukum yang mengancam asas kepastian hukum yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas yuridis pengaturan masa percobaan pidana mati serta membedah implikasi dari ambivalensi parameter "sikap dan perbuatan terpuji" terhadap hak-hak konstitusional terpidana mati. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Pasal 100 KUHP Baru mengorbankan pilar kepastian hukum (Rechtssicherheit) dan mereduksi sifat kemutlakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Frasa "sikap dan perbuatan terpuji" yang elastis (vague norm) mengakibatkan terjadinya pergeseran otoritas dari domain yudisial ke domain diskresi administratif lembaga pemasyarakatan yang rentan memicu praktik korupsi birokrasi. Secara konstitusional, ketidakpastian selama satu dekade ini melahirkan Death Row Phenomenon yang menjadi bentuk penyiksaan psikologis (psychological torture) bagi terpidana serta memicu kerancuan tata negara dalam prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers). Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan yang rigid dan pembentukan Dewan Evaluasi Independen agar implementasinya tetap akuntabel.]]>
Copyrights © 2026
