<![CDATA[Aktivitas bongkar muat kapal perikanan merupakan salah satu kegiatan utama di pelabuhan perikanan. Penerapan kebijakan PNBP Pascaproduksi melalui PERMEN KP No. 2 Tahun 2023 memunculkan perubahan signifikan dalam praktik tersebut, khususnya di PPN Palabuhanratu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap jumlah kapal pascaproduksi, fasilitas bongkar muat, serta tenaga kerja di pelabuhan. Metode yang digunakan adalah observasi lapangan dan wawancara yang dilaksanakan pada 17 Juli hingga 5 Agustus 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kapal pascaproduksi mengalami peningkatan dari 60 unit menjadi 87 unit, yang disebabkan oleh migrasi izin dan perpindahan pelabuhan pangkalan. Namun, fasilitas bongkar muat belum mengalami perubahan signifikan selain penambahan selasar bongkar muat. Di sisi lain, tidak terdapat penambahan tenaga kerja, melainkan hanya perubahan formasi shift untuk mendukung efisiensi kegiatan bongkar muat.The loading and unloading of fishing vessels are among the main activities at fisheries ports. The implementation of the post-production non-tax state revenue policy under Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries No. 2 of 2023 has brought significant changes to this practice, particularly at PPN Palabuhanratu. This study aims to analyze the policy's impact on the numbers of post-production fishing vessels, unloading facilities, and labor at the port. The research employed field observations and interviews conducted from July 17 to August 5, 2024. The findings indicate an increase in the number of post-production vessels from 60 to 87 units, driven by license migration and changes in base ports. However, unloading facilities have not undergone substantial improvements, apart from the addition of an unloading corridor. Moreover, there has been no increase in supporting labor; only a shift reformation was made to improve operational efficiency.]]>
Copyrights © 2026
