<![CDATA[Akses untuk mendapakan infomasi bertitik tolak dari demokrasi lingkungan hidup yang dituangkan dalam Undang Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai landasan yuridis Hak akses atas informasi lingkungan hidup adalah unsur utama yang melekat pada partisipasi dan peran aktif masyarakat.Oleh sebab itu tersedianya sumber informasi yang akurat, objektif dan transparan merupakan bekal bagi pengetahuan masyarakat untuk ikut serta (terlibat) dalam proses perumusan setiap kebijakan dan/atau keputusan.Hak akses atas informasi lingkungan hidup bersumber dari nilai kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia.Setiap kebijakan yang bersumber pada informasi lingkungan hidup yang demikian dianggap dapat menghasilkan kebijakan yang kompeten, berkualitas dan efektif dalam upaya mengatasi persoalan dan isu lingkungan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis norma tif dengan jenis penelitian deskriptif analitis.Pemerintah dan Lembaga yang terkait harus menginformasikan kepada masyarakat akan hal-hal yang akan terjadi, sebagai contohnya penebangan hutan mangrove untuk kegiatan pemba ngunan.baik oleh Pemerintah ataupun pihak swasta. Masyarakat perlu mendapat kan penjelasan tentang dampak dan manfaat serta potensi resiko baik dari sisi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Selain itu pula masyarakat perlu diberikan informasi tentang upaya-upaya yang akan dan sudah dilakukan Pemerintah.]]>
Copyrights © 2026
