PENGGELAPAN PAJAK SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISIR WHITE COLLAR CRIME: ANALISIS FAKTOR PEMBERAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Eka Rizdky Handayani (Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul)
Yunesia Amelia Renanta (Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul)
Dimas Hariseno (Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul)
Fadia Intan Sutisna (Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul)

Transparansi Hukum
Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM

ikan penerimaan negara dan menurunkan kepercayaan publik. Penelitian inibertujuan menganalisis penggelapan pajak sebagai organized white collar crime sertapengaturan faktor pemberat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentangHarmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penelitian menggunakan pendekatanperundang-undangan, konseptual, dan kasus sebagai metode hukum normatif. Penelitianmenunjukkan penemuan, bahwa penggelapan pajak memiliki karakteristik organized whitecollar crime yang ditandai penyalahgunaan jabatan, keterlibatan jaringan, manipulasiadministrasi perpajakan, dan keterkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. UU HPPmemperkuat ketentuan pidana perpajakan, tetapi belum mengatur secara eksplisit faktorpemberat bagi pelaku kejahatan terorganisir. Analisis dua putusan menunjukkan bahwapenyalahgunaan jabatan, keterlibatan jaringan, kerugian negara, dan keterkaitan denganpencucian uang dipertimbangkan sebagai faktor pemberat secara implisit. Penelitian inimerekomendasikan pengaturan eksplisit faktor pemberat dalam UU HPP untukmemperkuat efek jera.Kata jKunci j: Penggelapan Pajak, White Collar Crime, Kejahatan Terorganisir, FaktorPemberat, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan