<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis kompatibilitas hukum dan implikasi ekonomi serta mengidentifikasi tantangan implementasi kebijakan dari rekomendasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) terhadap sistem perlindungan sosial Indonesia. OECD merekomendasikan berbagai reformasi yang mencakup perluasan cakupan perlindungan sosial, penguatan program pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan, integrasi kelembagaan, serta peningkatan keberlanjutan fiskal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan mengintegrasikan perspektif hukum normatif dan ekonomi kebijakan publik. Sumber data berasal dari dokumen OECD, peraturan perundang-undangan nasional, laporan organisasi internasional, dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif rekomendasi OECD kompatibel dengan kerangka hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Namun demikian, tantangan utama implementasi tidak terletak pada aspek normatif, melainkan pada kapasitas kelembagaan, integrasi data, koordinasi antar lembaga, informalitas tenaga kerja, dan keberlanjutan pembiayaan. Analisis juga menunjukkan bahwa perluasan perlindungan bagi pekerja informal, penguatan program pensiun dalam menghadapi transisi demografis, serta peningkatan tata kelola menjadi agenda prioritas reformasi. Penelitian menyimpulkan bahwa rekomendasi OECD dapat menjadi referensi strategis bagi penguatan sistem perlindungan sosial Indonesia, sepanjang diadaptasi secara kontekstual sesuai karakteristik hukum, kelembagaan, pasar kerja, dan kapasitas fiskal nasional.]]>
Copyrights © 2026
