Relasi kuasa antara kepala kampung adat dan kepala kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Ifar Besar

Alberth Bram Kabey (Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi, Sastra, dan Sosial Politik, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Jayapura, Indonesia)
Bonefasius Bao (Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi, Sastra, dan Sosial Politik, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Jayapura, Indonesia)

Jurnal Bisnis Mahasiswa
Vol 6 No 4 (2026): Jurnal Bisnis Mahasiswa

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis relasi kuasa antara kepala kampung adat dan kepala kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Ifar Besar, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, ditinjau dari tiga dimensi teori relasi kuasa Michel Foucault (1990). Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (Moleong, 2017). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 10 informan yang terdiri dari kepala kampung adat (Ondofolo Nico Yoku), kepala kampung formal (Arnold Yoku), dan 8 anggota masyarakat yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan melalui model analisis interaktif (Miles & Huberman, 1994) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan – Pada tiga dimensi relasi kuasa Foucault, hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) relasi sebagai permainan strategis telah terbentuk dengan baik; kedua pemimpin saling berkomunikasi secara aktif dan menjaga relasi setiap hari; (2) relasi sebagai dominasi tidak menunjukkan pola dominasi yang represif, meskipun terdapat asimetri partisipasi pada sebagian fungsi pemerintahan; (3) relasi sebagai bentuk pemerintahan berjalan dengan baik karena keduanya menyadari pentingnya koordinasi. Pada aspek penyelenggaraan pemerintahan, fungsi pelayanan publik dan pembangunan secara dominan dijalankan oleh kepala kampung formal dengan keterlibatan kepala kampung adat yang terbatas pada fungsi mengetahui, sementara pemberdayaan masyarakat melibatkan keduanya secara lebih setara. Keterbatasan penelitian – Penelitian ini terfokus pada satu kampung adat di Distrik Sentani, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasikan langsung ke kampung adat lain. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan lokasi dengan pendekatan komparatif. Implikasi – Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu memperkuat regulasi operasional yang mengatur pembagian tugas, mekanisme koordinasi, dan protokol pengambilan keputusan antara kepala kampung adat dan kepala kampung formal untuk mencegah tumpang tindih kewenangan serta mengurangi ketergantungan tata kelola pada relasi personal kedua pemimpin. Kebaruan – Penelitian ini memberikan gambaran empiris tentang dinamika relasi kuasa antara dua entitas pemerintahan formal dan adat dalam satu kampung di Papua menggunakan kerangka analitis Foucault, sebuah pendekatan yang masih jarang diterapkan secara eksplisit dalam kajian pemerintahan kampung adat di Indonesia.