<![CDATA[Maraknya insiden kebocoran data pribadi di Indonesia, mulai dari BPJS Kesehatan (2021), KPU (2023), Bank Syariah Indonesia (2023), hingga Pusat Data Nasional (2024) telah mempertegas urgensi perlindungan data sebagai isu fundamental dalam ekosistem digital nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip Privacy by Design (PbD) sebagai strategi etis dan teknis dalam memenuhi kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang membandingkan tujuh prinsip fondasi PbD dengan kewajiban pengendali data dalam regulasi nasional, standar internasional ISO/IEC 29100, GDPR Eropa, serta kode etik ACM dan IEEE. Hasil kajian menunjukkan korelasi sistematis antara prinsip PbD dan pasal-pasal UU PDP yang membuktikan bahwa integrasi privasi sejak fase inisiasi sistem dapat meminimalisir risiko hukum dan teknis secara signifikan. Penelitian ini turut mengidentifikasi tiga hambatan utama implementasi PbD di Indonesia, yakni keterbatasan literasi regulasi, budaya organisasi profit, dan kompleksitas sistem warisan (legacy systems). Sebagai kontribusi praktis, diusulkan kerangka integrasi PbD dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC) yang memetakan setiap tahapan pengembangan terhadap kewajiban spesifik UU PDP. Kesimpulan menegaskan bahwa penerapan PbD merupakan manifestasi profesionalisme dan integritas etis praktisi teknologi informasi dalam melindungi hak asasi pengguna di era digital.]]>
Copyrights © 2026
