<![CDATA[Cukai Hasil Tembakau (CHT) merupakan pungutan negara dan menjadi salah satu sumber penerimaan negara terhadap barang yang pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup serta konsumsinya perlu dikendalikan. Namun, di tengah keterbatasan ruang fiskal dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan program prioritas nasional, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif CHT pada tahun 2025 serta menunda kenaikan hingga tahun 2026. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan mengenai arah pengaturan fiskal dan kesehatan dalam cukai rokok di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas salus populi suprema lex esto pada pengaturan fiskal dan kesehatan dalam cukai rokok serta ditinjau perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menafsirkan serta mengkaji norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan konsep maslahah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan fiskal dan kesehatan dalam cukai rokok masih menimbulkan disharmonisasi antara kepentingan penerimaan negara dan perlindungan kesehatan masyarakat. Cukai rokok belum optimal sebagai instrumen pengendalian konsumsi karena harga rokok masih relatif terjangkau dan aksesnya mudah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan asas Salus Populi Suprema Lex Esto serta belum memenuhi prinsip maslahah mursalah karena manfaat kebijakan belum terdistribusi secara adil dan belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan umum.]]>
Copyrights © 2026
