Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan, mengingat kawasan tersebut merupakan habitat penting bagi berbagai spesies yang masuk kategori dilindungi dan terancam punah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menghimpun data primer melalui wawancara bersama Yayasan Pro Natura dan Polisi Kehutanan sebagai pihak pengaman hutan, serta data sekunder melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif; namun pendekatan represif belum berjalan efektif karena tindakan aparat masih terbatas pada pemberian peringatan lisan dan tertulis tanpa proses hukum lebih lanjut, meskipun telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat, antara lain minimnya jumlah aparat keamanan hutan, sarana prasarana yang tidak memadai, rendahnya pengetahuan masyarakat, serta sulitnya pelacakan pelaku akibat luasnya kawasan hutan dan banyaknya akses masuk. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, optimalisasi sarana pengawasan, edukasi hukum terhadap masyarakat, serta penerapan sanksi pidana secara konsisten untuk menciptakan efek jera dan menjaga kelestarian satwa dilindungi di kawasan tersebut.
Copyrights © 2025