<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Organisasi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Sebagai lembaga yang berada di bawah Kementerian Perhubungan, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) memiliki fungsi strategis dalam penegakan hukum di laut, pengawasan keselamatan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim. Perubahan undang-undang ini membawa dampak terhadap batas kewenangan, struktur organisasi, serta hubungan koordinatif dengan lembaga lain seperti TNI AL, Polairud, dan Bakamla. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 memperkuat peran Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dalam aspek penyidikan dan pengawasan, namun masih terdapat tantangan dalam implementasi di lapangan yang disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan dan minimnya integrasi antar lembaga. Diperlukan regulasi turunan yang lebih teknis untuk mengoptimalkan peran KPLP dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran nasional.]]>
Copyrights © 2025
