<![CDATA[Tujuan dari kajian ini untuk mengidentifikasi perlindungan hukum yang diberikan kepada istri yang mengalami KDRT di Kota Balikpapan, dengan fokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta Perwali Balikpapan Nomor 2 Tahun 2019. Meskipun sudah ada peraturan yang dirancang untuk melindungi korban, data menunjukkan bahwa kasus KDRT, terutama yang menimpa perempuan, masih sangat tinggi dan sering terkendala oleh berbagai masalah, seperti kurangnya bukti, tekanan dari masyarakat, serta ketidak seimbangan kekuasaan dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mencakup analisis peraturan hukum serta data sekunder dari lembaga yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya untuk memberikan perlindungan, pelaksanaannya masih dihadapkan pada beragam tantangan yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi antar sektor, pengembangan program pelatihan berkelanjutan yang peka gender bagi aparat penegak hukum, serta pelaksanaan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan. Di samping itu, penguatan sistem pemantauan dan evaluasi juga dianggap penting untuk memastikan bahwa perlindungan bagi korban KDRT di daerah dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan adanya studi ini,diharapkan dapat memberikan nilai yang berarti dalam usaha memberantas KDRT dan memenuhi hak-hak korban di Kota Balikpapan.]]>
Copyrights © 2026
