<![CDATA[Penegakan hukum dalam bidang sektor perikanan di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks seiring dengan maraknya tindak pidana perikanan, seperti illegal fishing, penggunaan alat tangkap yang merusak, dan pelanggaran zonasi laut. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana dalam kasus kejahatan perikanan di Indonesia, dengan fokus yang pada efektivitas penerapan hukum dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, termasuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta relevansi kebijakan hukum pidana dalam memberikan efek jera. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada cukup komprehensif, implementasinya sering terkendala oleh kurangnya koordinasi antar lembaga, minimnya sumber daya, serta tantangan geografis wilayah laut Indonesia. Sehingga penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan kapasitas penegakan hukum, adanya integrasi teknologi pengawasan, dan optimalisasi kerjasama internasional untuk dapat meningkatkan efektivitas sanksi pidana dalam melindungi sumber daya perikanan di Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
