<![CDATA[Sistem peradilan pidana anak di Indonesia menghadapi dilema mendasar ketika berhadapan dengan tindak pidana serius yang dilakukan oleh anak. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan perlindungan anak melalui pendekatan restorative justice dan mekanisme diversi. Namun di sisi lain, kasus-kasus seperti pembunuhan sadis Eno Farihah dan pembantaian satu keluarga di Penajam menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu kaku dapat mencederai rasa keadilan korban dan masyarakat. Artikel ini mengkaji konsep waiver atau pemindahan yurisdiksi sebagai solusi untuk menyeimbangkan kepentingan perlindungan anak dengan tuntutan keadilan substantif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini merumuskan model waiver bersyarat yang dapat diterapkan secara selektif pada kasus kejahatan serius dengan kriteria ketat berdasarkan tingkat kematangan psikologis anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waiver bersyarat dapat menjadi instrumen hukum yang proporsional untuk mewujudkan keadilan yang tidak hanya prosedural namun juga substantif, dengan tetap menghormati hak-hak anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.]]>
Copyrights © 2026
