Analisis Penerapan Anggaran Tradisional Terhadap Efisiensi Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Medan

Lisma Aima (Universitas Pembangunan Panca Budi)
Renny Maisyarah (Universitas Pembangunan Panca Budi)

Jurnal Social Society
Vol. 6 No. 3 (2026): Juli - September 2026

Evaluasi penerapan anggaran tradisional diperlukan untuk mendukung reformasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem anggaran tradisional (line-item budgeting) dan dampaknya terhadap tingkat efisiensi belanja daerah pada Pemerintah Kota Medan. Di tengah tuntutan reformasi sektor publik menuju New Public Management (NPM), Pemerintah Kota Medan masih menunjukkan karakteristik penganggaran tradisional yang berfokus pada kontrol input daripada output. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, didukung oleh data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 2021-2023. Data dianalisis secara statistik melalui uji regresi untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap efisiensi belanja secara objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan anggaran tradisional di Kota Medan cenderung memicu fenomena incrementalism dan ketidakefisienan alokatif. Berdasarkan analisis kuantitatif, ketergantungan pada paradigma tradisional ini terbukti berkontribusi sebesar 52% terhadap penurunan efisiensi belanja daerah. Meskipun secara administratif penyerapan anggaran berada pada kategori tinggi dengan rata-rata di atas 90%, fenomena tersebut dikonfirmasi sebagai "efisiensi semu". Penyerapan yang besar tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik dan sering kali diwarnai oleh praktik penumpukan belanja di akhir tahun fiskal akibat kegagalan sistem dalam mengaitkan input finansial dengan output kinerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi fundamental menuju penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) secara murni sangat diperlukan. Pemerintah Kota Medan direkomendasikan untuk melakukan penguatan Standar Analisis Belanja (SAB) dan menerapkan sistem akuntansi sektor publik yang lebih transparan guna menggeser budaya kerja birokrasi dari sekadar menghabiskan anggaran menjadi menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan daerah.