<![CDATA[Fenomena pekerja migran ilegal di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste menunjukkan kompleksitas persoalan hukum, sosial, dan ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi melalui kerangka perlindungan ketenagakerjaan yang ada. Penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya, baik di Indonesia maupun di Timor Leste, yang berdampak pada lemahnya perlindungan bagi pekerja migran non-prosedural. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan studi literatur yang dianalisis secara deskriptif dan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kedua negara telah memiliki instrumen perlindungan melalui peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan penanganan eksploitasi, termasuk prinsip perlakuan manusiawi, larangan kerja paksa, serta perlindungan bagi korban eksploitasi. Namun, pada tataran pelaksanaan, perlindungan tersebut belum efektif karena sejumlah kendala seperti lemahnya pengawasan perbatasan, ketidakterpaduan koordinasi antar lembaga, terbatasnya sarana dan kapasitas pemerintah daerah, serta budaya migrasi informal masyarakat perbatasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan pekerja migran ilegal memerlukan pembaruan mekanisme perlindungan lintas batas yang lebih adaptif dan berbasis komunitas, serta penguatan kerja sama bilateral yang berkelanjutan untuk memastikan perlindungan yang efektif dan komprehensif.]]>
Copyrights © 2025
