<![CDATA[Ancaman kerusakan lingkungan hidup akibat dominasi ekonomi dan paham antroposentrisme memerlukan respons integratif dari nilai moral keagamaan dan hukum negara. Penelitian ini bertujuan mengkaji integrasi antara fikih lingkungan (fiqhul bi'ah) dan prinsip konstitusi hijau (green constitution) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui kriteria batasan pemilihan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara spesifik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kerusakan ekologis bersumber dari paradigma antroposentris-kapitalistik. Kedua, meskipun memiliki kesamaan agenda perlindungan, Deep Ecology bersifat ekosentris, sementara Islam bersifat teosentris yang menempatkan manusia sebagai khalīfah bernilai spiritual. Ketiga, etika lingkungan Islam memiliki titik temu dengan ajaran Kristen, Hindu, Buddha, serta kearifan lokal (sasi, subak, hutan larangan). Keempat, keberlakuan UU Cipta Kerja memicu tantangan serius terhadap green constitution, di mana efektivitas putusan MK terancam menjadi paper tiger akibat lemahnya kepatuhan (compliance). Kelima, diperlukan strategi pengujian konstitusionalitas dan rekonstruksi hukum yang holistik demi mewujudkan keadilan ekologi]]>
Copyrights © 2026
