<![CDATA[Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam proses rekrutmen tenaga kerja telah berkembang pesat, namun di balik efisiensi yang ditawarkan, sistem ini terbukti menghasilkan bentuk diskriminasi baru yang tersembunyi di balik opasitas algoritma, dikenal sebagai bias algoritmik. Artikel ini bertujuan menganalisis fenomena bias algoritmik dalam rekrutmen berbasis AI melalui perspektif komparatif antara prinsip keadilan hukum Islam dan kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif-komparatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), bersumber dari teks Al-Qur’an, literatur fikih, peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah internasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa bias algoritmik beroperasi melalui tiga mekanisme utama, yaitu bias data latihan, diskriminasi proksi, dan umpan balik diskriminatif, yang secara kolektif menciptakan ketidakadilan struktural yang lebih berbahaya dari bias manusia konvensional karena berskala masif, konsisten, dan sulit digugat. Dari perspektif hukum Islam, bias algoritmik merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip ‘adl (keadilan), musawah (kesetaraan), kaidah la dharara wa la dhirara, dan prinsip amanah, yang secara bersama-sama menuntut audit bias, transparansi sistem, dan pertanggungjawaban berlapis. Sementara itu, kerangka hukum positif Indonesia, meskipun telah memiliki UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, mengandung kekosongan normatif yang nyata karena belum mengakui diskriminasi algoritmik sebagai pelanggaran yang dapat dituntut secara hukum dan belum mewajibkan audit bias maupun right to explanation atas keputusan otomatis. Artikel ini menyimpulkan bahwa sinergi antara nilai keadilan Islam dan reformasi hukum positif Indonesia merupakan langkah strategis yang mendesak untuk membangun tata kelola AI rekrutmen yang berkeadilan di Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
