<![CDATA[Keterbatasan yang dimiliki serta stigmatisasi sebagai orang yang lemah menjadi salah satu alasan seringkali penyandang disabilitas menjadi korban tindak pidana khususnya anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan terhadap anak disabilitas korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu dan apa saja faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap anak disabilitas korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang memperoleh data dari data primer dan sekunder, dan jenis penelitian ini dari sifatnya merupakan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak disabilitas yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu belum dilaksanakan secara maksimal. Perlindungan yang didapatkan korban berupa pendampingan dan pemulihan dari trauma oleh Aparat Penegak Hukum, Pemerintah, dan LSM serta pemenuhan hak korban di bidang pendidikan. Kemudian, hambatan seperti kurangnya fasilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yakni penerjemah di setiap instansi hukum, kurangnya pemahaman mengenai perspektif disabilitas, serta kurangnya partisipasi dan pengawasan orangtua terhadap anak disabilitas menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu. Dalam hal ini diperlukan pelaksanaan perlindungan terhadap anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu secara maksimal.]]>
Copyrights © 2026
