<![CDATA[Deforestasi di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencerminkan paradoks pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini mencerminkan bahwa implementasi SDG 13 tentang Aksi Iklim di tingkat daerah menghadapi banyak tantangan. Aktivitas pertambangan ilegal, ekspansi pertanian jagung, dan pembangunan pariwisata yang eksploitatif, telah menyebabkan kerusakan hutan hingga 60% dari total 1,1 juta hektar kawasan hutan. Kondisi ini meningkatkan frekuensi bencana alam, memperburuk ketidaksetaraan sosial, terutama perempuan adat yang menghadapi beban ganda. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan utama: bagaimana deforestasi di NTB mempengaruhi kerentanan sosial dan ekologi, serta bagaimana perempuan adat dapat berperan dalam memperkuat aksi iklim berkelanjutan untuk mencapai SDG 13 dan SDG 5. Dengan menggunakan metode studi Pustaka dengan analisis kualitatif interpretatif dan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber. Analisis ini menggunakan teori ekofeminisme interseksional, yang menyoroti hubungan antara penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi alam yang sekaligus bisa menjadi agen perubahan dalam konservasi hutan dan mitigasi perubahan iklim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya kebijakan daerah, dominasi budaya patriarki, dan minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi hambatan dalam mitigasi perubahan iklim di NTB. Penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan adat NTB dengan pendekatan ekofeminisme interseksional dapat menjadi strategi yang efektif untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kata Kunci: Deforestasi NTB, SDG 13, Ekofeminisme Interseksional, Perempuan Adat.]]>
Copyrights © 2026
