Badan Standardisasi Nasional (BSN) memiliki peran strategis dalam mendorong penerapan StandarNasional Indonesia (SNI) guna meningkatkan daya saing produk dan jasa serta menjamin aspek kesehatan,keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan pelaku usahadi daerah, BSN membentuk Layanan Terpadu Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) di berbagaiwilayah Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, layanan terpadu di daerah masih menghadapi tantanganmanajerial, khususnya pada aspek monitoring, evaluasi, dan sistem pelaporan yang belum terintegrasi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan manajemen Layanan Teknis BSN di daerah sertamerumuskan alternatif solusi perbaikan berbasis prinsip manajemen pelayanan publik. Metode penelitianyang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadaptujuh Kantor Layanan Terpadu SPK di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan yangmasih konvensional dan terfragmentasi berdampak pada keterlambatan informasi, rendahnya efisiensiadministrasi, serta terbatasnya dukungan data dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu,pengembangan sistem pelaporan digital terintegrasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkanefektivitas, akuntabilitas, dan kualitas Layanan Teknis BSN di daerah.
Copyrights © 2026