<![CDATA[Wakaf merupakan instrumen hukum Islam yang memiliki fungsi sosial, keagamaan, dan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan hukum wakaf di Indonesia menunjukkan bahwa objek wakaf tidak lagi terbatas pada tanah berstatus Hak Milik, tetapi juga mencakup hak atas tanah lain yang diakui oleh hukum positif, termasuk Hak Pakai. Penelitian ini bertujuan menganalisis status tanah Hak Pakai sebagai objek wakaf menurut hukum positif dan hukum Islam, akibat hukum wakaf atas tanah Hak Pakai yang berjangka waktu, serta bentuk ganti rugi terhadap tanah wakaf berstatus Hak Pakai yang digunakan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah berstatus Hak Pakai pada prinsipnya dapat dijadikan objek wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dari perspektif hukum Islam, tanah Hak Pakai juga dapat diwakafkan karena memiliki manfaat yang dapat digunakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Namun, sifat Hak Pakai yang berjangka waktu menimbulkan konsekuensi hukum terhadap keberlangsungan pemanfaatan tanah wakaf apabila masa berlakunya berakhir. Apabila tanah wakaf berstatus Hak Pakai diperlukan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, pelepasan hak dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap menjaga tujuan dan fungsi wakaf. Bentuk ganti rugi yang paling tepat adalah pemberian tanah pengganti yang setara atau lebih baik agar manfaat dan tujuan wakaf tetap terjaga secara berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
