<![CDATA[Perubahan iklim merupakan tantangan global yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk lingkungan, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu instrumen kebijakan yang digunakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca adalah pajak karbon, yaitu pungutan atas aktivitas yang menghasilkan emisi karbon guna mendorong perubahan perilaku menuju kegiatan ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum pajak karbon di Indonesia serta menganalisis pengaruhnya terhadap investasi dalam perspektif hukum pajak dan hukum investasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap berbagai regulasi serta literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan pajak karbon di Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2022. Dari perspektif investasi, pajak karbon memiliki dampak yang bersifat ganda. Di satu sisi, kebijakan ini berpotensi meningkatkan biaya produksi bagi sektor yang intensif karbon sehingga dapat memengaruhi daya saing dan minat investasi. Di sisi lain, pajak karbon mampu menciptakan peluang investasi baru pada sektor energi terbarukan, teknologi rendah karbon, dan industri hijau yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi pajak karbon sangat bergantung pada kepastian hukum, konsistensi regulasi, serta sinergi antara kebijakan perpajakan dan insentif investasi. Dengan desain kebijakan yang tepat, pajak karbon tidak hanya menjadi instrumen pengendalian emisi, tetapi juga dapat mendorong terciptanya iklim investasi yang berkelanjutan di Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
