<![CDATA[Perkembangan teknologi finansial telah mendorong meningkatnya penggunaan layanan pinjaman online yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan risiko berupa penyalahgunaan data pribadi, khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), oleh pihak ketiga untuk mengajukan pinjaman tanpa persetujuan pemilik data. Kondisi ini mengakibatkan kerugian materiil, immateriil, psikologis, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan KTP dalam pengajuan pinjaman online berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional dalam melindungi data pribadi melalui pembentukan regulasi, pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online, penegakan hukum, serta edukasi kepada masyarakat. Perlindungan hukum bagi korban diberikan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh pemulihan, penghentian penagihan, ganti rugi, dan perlindungan dari penyalahgunaan data pribadi. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih memerlukan penguatan pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta peningkatan keamanan sistem elektronik guna meminimalkan penyalahgunaan data pribadi pada layanan pinjaman online.]]>
Copyrights © 2026
