<![CDATA[Riset ini bertujuan untuk mengkaji dampak atribut pemerintah daerah, seperti ukuran, kekayaan daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, dan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK), terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia selama tahun 2023–2024. Riset ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah, Laporan Audit BPK (LHP), dan skor Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPPD). Sampel riset dibentuk melalui purposive sampling, menghasilkan 68 titik data observasi dari 34 provinsi selama periode 2023–2024 yang memenuhi kriteria kelengkapan. Data dari tahun 2025 dikecualikan karena laporan keuangan pemerintah daerah dan hasil audit BPK seringkali baru diberikan setelah bulan Maret tahun berikutnya, sehingga data tersebut tidak tersedia sepanjang periode riset. Riset ini menggunakan regresi linier berganda sebagai teknik analisis. Hasil riset menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan pemerintah daerah berkorelasi dengan peningkatan kinerja tata kelola. Riset ini menawarkan kontribusi empiris terhadap literatur akuntansi sektor publik dan berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola dan kinerja.]]>
Copyrights © 2026
