Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus pada UMKM

Hablana Taufik (STIE Kusuma Negara)

JACTA: Journal of Accounting and Tax
Vol. 4 No. 1 (2025): JACTA: Journal of Accounting and Tax, July 2025

kepatuhan wajib pajak pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Rekonsiliasi fiskal, yaitu penyesuaian antara laba akuntansi yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan laba fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan, merupakan kewajiban formal bagi UMKM yang menggunakan pembukuan. Namun, kompleksitas teknis rekonsiliasi sering kali menjadi kendala signifikan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, baik kepatuhan formal (pelaporan tepat waktu) maupun kepatuhan material (kebenaran penghitungan pajak terutang). Studi ini menjadi penting mengingat sektor UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 97% tenaga kerja, tetapi tingkat kepatuhan pajaknya masih tergolong rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada lima UMKM di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi yang tergabung dalam sentra industri kecil dan menengah. Kriteria pemilihan subjek meliputi: (1) UMKM yang telah menggunakan pembukuan (bukan pencatatan); (2) memiliki omzet tahunan antara Rp4,8 miliar hingga Rp50 miliar (kualifikasi UMKM menurut UU Cipta Kerja); (3) telah beroperasi minimal tiga tahun; serta (4) bersedia menjadi partisipan penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik UMKM dan/atau staf akuntansi, analisis dokumen laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh, serta observasi partisipatif terhadap proses penyusunan rekonsiliasi fiskal. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri atas kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun dengan arah yang bervariasi. Pada tiga UMKM yang memiliki sumber daya manusia akuntansi memadai (minimal lulusan diploma atau sarjana akuntansi), rekonsiliasi fiskal dipersepsikan sebagai instrumen yang membantu dalam perencanaan pajak dan meningkatkan kepatuhan material. Pemilik UMKM memahami bahwa rekonsiliasi yang akurat mengurangi risiko pemeriksaan pajak dan sanksi administrasi. Sebaliknya, pada dua UMKM yang mengandalkan pencatatan sederhana dan tidak memiliki staf akuntansi khusus, rekonsiliasi fiskal menjadi beban administratif yang berat. Mereka sering kali terlambat menyampaikan SPT Tahunan karena kesulitan mengidentifikasi perbedaan temporer dan permanen, serta rentan melakukan kesalahan dalam penghitungan PPh terutang. Faktor paling kritis yang ditemukan adalah ketidakpahaman terhadap perlakuan fiskal atas pos-pos seperti penyusutan aktiva, beban dibayar di muka, serta biaya yang tidak terkait dengan 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan). Akibatnya, dua UMKM tersebut cenderung memilih melaporkan penghasilan berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) untuk menghindari rekonsiliasi, meskipun secara potensial mereka membayar pajak yang lebih tinggi dari yang seharusnya.